MUNABARAT, SULTRAPOS.ID - Kini Muna Barat menjadi sorotan Publik, awalnya Polemik ini muncul dari salah satu Balon Bupati Muna Barat yang kembali menjadi topik pembahasan di kalangan Masyarakat Muna Barat.
Pasalnya ada sebaran undangan dari salah satu bakal calon Bupati Muna Barat yang secara terbuka mengundang seluruh kepala OPD Muna Barat, Eselon III, III dan IV dan seluruh kepala desa sekabupaten Muna Barat.
Dalam kacamata pendukung salah satu Balon Bupati menilai bahwa hal ini sebagai undangan biasa yang wajar di lakukan oleh seorang Warga Negara, sementara banyak pihak lain yang menilai hal tersebut di luar kewajaran.
Dalam aspek hukum undangan yang di layangkan oleh Salah Satu Bakal Calon Bupati Muna Barat tersebut itu tidak menjadi problematik, tetapi pada wilayah Etic saya rasa terlalu berlebihan sehingga berpotensial pada pembangkangan konstitusi kedepannya terksusus pada Netralitas ASN Nantinya.
Mahasiswa Pasca Sarjana di salah satu Universitas Jakarta, La Ode Muh Didin Alkindi mengatakan ada semacam ketakutan dalam diri Seorang DW Sehingga melakukan kegiatan yang cukup megah di Muna Barat dalam menghadapi momentum Pilkada Di 24 November nanti.
"Rasa-rasanya perjalanan sosialisasi DW selama ini yang mengklaim sudah memasuki sudah seluruh Desa dan Kelurahan di Muna Barat tidak cukup menguatkan dirinya untuk menang sehingga perlu melakukan kegiatan dengan mengundang seluruh Pejabat di Muna Barat," ungkap Alkindi Alumni Mahasiswa Politik UHO, Senin (29/04/2024).
Lebih lanjut ia menilai bahwa kapasitas seorang Darwin sebagai masyarakat tidak cukup merasional kan pikiran publik untuk mengeluarkan anggaran sebesar itu jika tidak ada tujuan di balik pesan tersurat sebagaimana yang terlampir dalam surat yang beredar luas di media sosial ibarat ada udang di balik batu.
"Saya melihat bahwa ada dugaan kecendurungan dukungan pimpinan Birokrasi yang memberikan Power terhadap Bakal Calon Bupati ini sehingga berani melakukan gerakan mobilisasi Perangkat Daerah Kab. Muna Barat di acara Halal bilhalal yang akan di lakukannya," tuturnya.
Menurutnya, ASN menjadi kekuatan tersendiri dalam Politik praktis sekalipun dalam konstitusi haram hukum nya ASN bermain dua mata pada wilayah itu, tapi jika kita kalkulasi dalam hitungan matimatika politik maka itu menjadi kekuatan besar.
Lanjut, data yang di realis oleh BPS SulTra tentang jumlah Aparatur Sipil Negara menurut daerah, Muna Barat memiliki jumlah ASN sebanyak 1937 orang jika hal itu di kali 2 maka sekitar 4000 Jiwa yang akan berada dalam pusaran tekanan kekuasaan jika itu terjadi.
Selain itu, Alkindi Pj Bupati Muna Barat menanggapi hal semacam ini sebagai upaya dalam menimalisir kemungkinan yang terjadi kedepannya, karna hal ini bisa membahayakan netralitas Aparatur Sipil Negara di memontem Pemilihan Kepada Daerah nantinya.
"Kita menunggu bagaiamana respon Pimpinan Daerah yakni PJ Bupati Muna Barat bersama Sekretaris Daerah selaku Jendral ASN, jika tidak ada respon sama sekali dari para pimpinan maka kita perlu lakukan Investigasi lapangan dengan menggunakan instrumen lain" tegasnya
Alkandi menyampaikan bahayanya adalah ketika Kekuasaan dalam Daerah Jika berada di bawah ketiak Kapitalis maka Semua Instrumen kekuasaan termaksud di dalam nya adalah Aparatur Sipil Negara akan menjadi kekuatan yang akan di gerakan untuk mencapai Kekuasaan.
"Jika melihat dari sudut pandang Politik adalah seni kemungkinan, maka ada gerakan Gravitasi Birokrasi yang terjadi sehingga melahirkan tekanan yang begitu kuat yang mampu meyakinan dalam diri seorang Bakal Calon Bupati Muna Barat untuk menjadikan gerakan ini sebagai Bagian stratak politik untuk kemenangan 2024," Tutupnya.
Laporan: Elen Vanzila
0 Komentar