Kendari, Sultrapos.id - Geliat Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin hangat seiring meningkatnya dukungan untuk petahana Herry Asiku. Namun, di tengah situasi ini, sejumlah suara kritis mulai muncul, mempertanyakan apakah Musda akan menjadi sekadar formalitas atau benar-benar menjadi ajang evaluasi dan pengembangan kapasitas kader.
Salah satu suara kritis tersebut datang dari tokoh senior Golkar Sultra, LM Bariun, yang merupakan mantan Ketua Harian Golkar Sultra. Bariun mengekspresikan kekhawatirannya tentang kemungkinan Musda hanya menjadi seremoni lima tahunan tanpa adanya dinamika yang berarti. Ia menekankan bahwa Golkar adalah partai terbuka, yang memberikan hak kepada semua kader untuk mencalonkan diri sebagai ketua.
“Golkar ini kan partai terbuka, semua kader punya hak yang sama untuk mencalonkan sebagai ketua,” tegas Bariun pada Selasa (08/04/2025).
Di tengah dominasi dukungan untuk Herry Asiku, Bariun berupaya untuk mendorong Musda menjadi lebih dari sekadar formalitas. Ia menyebut beberapa nama kader lain yang diyakini layak untuk dipertimbangkan sebagai calon alternatif, seperti Irham Kalenggo (Konawe Selatan), Aksan Jaya Putra (Kota Kendari), Abu Hasan (Buton Utara), La Ode Darwin (Muna Barat), dan kader muda LM Inarto.
Bariun, yang kini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Unsultra, berpendapat bahwa Musda seharusnya berfungsi sebagai "ruang koreksi" untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa jika Herry Asiku terbukti berhasil, maka perpanjangan mandat bisa dipertimbangkan. Namun, jika kepemimpinan dinilai stagnan, regenerasi harus menjadi pilihan yang rasional.
“Tapi jika tidak atau ada pilihan lain selain Pak Herry, masih ada kader potensial yang lain untuk memimpin Golkar Sultra,” ujar Bariun tegas.
Lebih lanjut, Bariun juga menyinggung keberadaan Ridwan Bae, mantan Ketua DPD I selama dua periode, yang dianggap masih memiliki pengaruh signifikan dalam struktur kekuasaan Golkar Sultra. Namun, Bariun menilai dukungan Ridwan bersifat situasional.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda XI, Abu Hasan, berupaya memberikan perspektif yang lebih struktural. Ia menolak pendekatan yang hanya berfokus pada nama-nama figur dan mengusulkan penggunaan kriteria objektif dalam menilai calon Ketua Golkar Sultra.
“Kalau sudah ada nama-nama, tidak sulit menemukan sosok figur terbaik. Salah satunya tinggal membandingkan antara Pak Herry dengan yang lain,” ujar Abu Hasan pada Rabu (9/4).
Mantan Bupati Buton Utara itu kemudian menjabarkan lima indikator penting yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan calon Ketua Golkar Sultra: prestasi, loyalitas, dedikasi, pengalaman manajerial, prestasi politik, kecerdasan (intelektual, emosional, dan spiritual), serta jaringan politik dengan DPD II dan DPP.
Pernyataan Abu Hasan mencerminkan sikap kritis terhadap praktik politik berbasis transaksional yang dapat merusak kualitas Musda. Ia menekankan pentingnya menetapkan kriteria yang jelas daripada hanya menyebut nama-nama berdasarkan kepentingan atau pertimbangan subyektif.
“Bagi saya, menentukan kriteria untuk dielaborasi jauh lebih penting ketimbang menyebut nama-nama hanya karena kepentingan, pertimbangan subyektivitas sesaat, atau pragmatisme, transaksionalisme, materialisme,” tegasnya.
Laporan: Redaksi
0 Komentar