Rumah Jabatan Bupati Muna Barat (Foto/Sry Wahyuni). |
MUNA BARAT, SULTRAPOS.ID – Empat bangunan megah kini berdiri kokoh di Muna Barat. Kantor Bupati, Gedung DPRD, Masjid Agung, dan Rumah Jabatan Bupati. Semuanya telah dibangun secara fisik dan tampak siap digunakan. Namun sayangnya, hingga pertengahan tahun 2025, tak satu pun dari bangunan ini berfungsi sebagaimana mestinya.
Dibangun sejak tahun 2023, keempat proyek ini awalnya digadang-gadang menjadi ikon baru birokrasi dan kemajuan Muna Barat. Tapi alih-alih difungsikan, bangunan-bangunan tersebut justru terkesan terbengkalai, kosong, sunyi, dan belum memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat.
Padahal sejak pemekaran daerah ini, pembangunan pusat pemerintahan sudah menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang. Namun hingga memasuki usia ke-11 tahun, aktivitas pemerintahan Muna Barat masih menumpang di gedung lama bekas kantor kecamatan. Bahkan rumah jabatan bupati pun belum tersedia, membuat para kepala daerah selama ini terpaksa tinggal di rumah pribadi.
Sejumlah nama telah memimpin Muna Barat, La Ode Rajiun Tumada, Romy Yakub, Achmad Lamani, Bahri, La Ode Butolo, hingga bupati aktif saat ini, La Ode Darwin. Namun dari semua nama tersebut, hanya satu yang berhasil memulai pembangunan empat gedung tersebut secara serius: Bahri, Penjabat Bupati periode 2022–2023.
Di bawah kepemimpinan Bahri, pembangunan fisik mulai dikerjakan. Harapan baru tumbuh. Satu per satu bangunan mulai terlihat wujudnya. Gedung kantor bupati tampak megah, gedung DPRD mulai berdiri, Masjid Agung hadir sebagai pusat spiritual, dan rumah jabatan mulai dibangun sebagai simbol kepemimpinan daerah.
Namun setelah masa jabatannya berakhir, proyek tersebut tak kunjung rampung. Dan ironisnya, pada tahun anggaran 2025, tak ada alokasi dana lanjutan untuk menyelesaikannya.
“Kalau itu (pembangunan empat gedung) masih kami pending dulu,” ujar Bupati La Ode Darwin saat dikonfirmasi pada 23 Juli 2025.
Padahal, sebelumnya Darwin sempat menyatakan bahwa pembangunan keempat gedung itu adalah prioritas utama pemerintahannya. Bahkan dalam pernyataannya pada Maret 2025, ia menegaskan bahwa proyek tersebut akan dituntaskan paling lambat pada tahun 2026.
Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Tak ada kelanjutan pembangunan dalam APBD 2025, membuat masa depan keempat proyek tersebut tidak jelas. Darwin berdalih, kelanjutan proyek masih menunggu kesiapan anggaran, namun tetap optimistis dapat menyelesaikannya dalam masa jabatannya.
“Yang jelas, di masa lima tahun kepemimpinan saya, InsyaAllah bisa selesai,” kata Darwin.
Meski begitu, publik mulai mempertanyakan komitmen tersebut. Sebab janji yang sebelumnya diucapkan di hadapan publik kini tidak tercermin dalam kebijakan anggaran. Hal ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Kini, bangunan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik dan simbol kemajuan daerah justru berubah menjadi saksi bisu dari janji yang belum ditepati. Kokoh, tapi kosong. Berdiri, tapi belum dihuni. Harapan masyarakat masih tertahan di balik dinding-dinding beton itu, menanti janji yang benar-benar ditepati.
Reporter: Sry Wahyuni
0 Komentar