 |
| Adil Mono Arso, Menteri Hukum dan HAM BEM UHO. (Istimewa) |
Kendari, SULTRAPOS.ID – Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI ke Sulawesi Tenggara mendapat sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO). Alih-alih sekadar memberi sambutan, mahasiswa justru melontarkan kritik keras terkait carut-marut penegakan hukum di Bumi Anoa.
Menteri Hukum dan HAM BEM UHO, Adil Mono Arso, menegaskan bahwa wajah hukum dan HAM di Sultra masih gelap. Kasus meninggalnya Randi dan Yusuf, dua mahasiswa UHO yang gugur saat demonstrasi 2019, menjadi bukti nyata negara gagal menghadirkan keadilan.
“Jangan datang ke Sultra hanya untuk berpidato. Datanglah dengan solusi dan keberanian untuk menegakkan hukum yang adil. Kasus Randi dan Yusuf adalah bukti kegagalan negara dalam menjamin HAM warganya,” tegas Adil.
Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh
Sudah lebih dari empat tahun, kasus Randi dan Yusuf belum menemukan titik terang. Bagi mahasiswa, ini adalah luka yang dibiarkan terbuka oleh negara.
Namun, kritik BEM UHO tak berhenti di situ. Mereka juga menyoroti:
1. Kekerasan aparat di wilayah tambang yang sering berujung intimidasi.
2. Kriminalisasi petani dan masyarakat adat dalam konflik agraria dengan korporasi besar.
3. Tambang ilegal yang merusak lingkungan, tapi dibiarkan tanpa penegakan hukum tegas.
Tuntutan BEM UHO
BEM UHO mendesak agar kunjungan Menkumham tak sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum untuk membongkar mafia hukum di Sulawesi Tenggara.
“Rakyat jangan terus-menerus jadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan elit dan korporasi,” pungkas Adil. (Redaksi)
0 Komentar