 |
| ATR/BPN Matangkan Peta Jalan 2027 |
JAKARTA, SULTRAPOS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai memanaskan mesin perencanaan untuk Tahun 2027. Sejak awal 2026, kementerian ini sudah menggelar Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) sebagai fondasi agar seluruh program pusat dan daerah bergerak dalam satu irama.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/1/2026) itu menjadi penanda bahwa perencanaan tidak boleh lagi sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar menjadi kompas arah pembangunan pertanahan dan tata ruang nasional.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa keberhasilan kementerian sangat ditentukan oleh seberapa kuat keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja di semua level, dari pusat hingga daerah.
“Sinkronisasi usulan tahun 2027 harus dilakukan sejak dini. Perencanaan yang baik tidak hanya soal dokumen, tetapi harus menjadi pedoman nyata dari penyusunan anggaran hingga evaluasi kinerja,” tegas Dalu Agung saat membuka acara secara daring.
Kinerja Anggaran 2025 Tembus 95 Persen
Dalam paparannya, Dalu Agung mengungkapkan bahwa kinerja keuangan ATR/BPN pada Tahun 2025 tergolong sangat solid. Realisasi anggaran berhasil menembus 95,26 persen, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di berbagai lini.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kinerja, terutama pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan kementerian.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, ATR/BPN mengantongi pagu sebesar Rp9,49 triliun. Namun, adanya kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp564 miliar membuat pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara target PNBP ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Layanan pertanahan dan tata ruang adalah mesin utama pendapatan negara di kementerian ini. Kalau pusat dan daerah solid, target penerimaan bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar Dalu Agung.
Daerah Jadi Penopang Utama Pendapatan 2027
Menatap Tahun 2027, ATR/BPN telah memetakan seluruh usulan satuan kerja ke dalam tiga program utama. Target pendapatan dipatok sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi daerah mencapai 99,7 persen — sebuah angka yang menegaskan betapa strategisnya peran kantor wilayah dan kantor pertanahan.
Hingga 9 Januari 2026, daerah sudah menginput target pendapatan sebesar Rp2,956 triliun, menunjukkan kesiapan awal dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja dan penerimaan negara.
2026 Jadi Tahun Penguatan Perencanaan
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menambahkan bahwa meski capaian selama ini sudah optimal, kementerian tidak ingin berpuas diri.
“Masih ada tantangan, terutama dalam ketepatan perhitungan sejak awal. Karena itu, Tahun 2026 akan kami jadikan momentum penguatan mitigasi risiko agar pelaksanaan program ke depan lebih terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Program dari seluruh direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya juga hadir sebagai narasumber.
Dengan fondasi perencanaan yang lebih rapi dan sinkron, ATR/BPN menargetkan Tahun 2027 bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi tentang menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Redaksi).
0 Komentar