JAKARTA, SULTRAPOS.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (29/01/2026).
“Program-program prioritas Bapak Presiden tentu terus mendapat dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan penataan ruang,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan, percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Apabila tanah telah disiapkan oleh pemerintah daerah atau berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD, maka ATR/BPN akan segera melakukan verifikasi, pengukuran, pendaftaran hingga penerbitan sertipikat.
“Jika lahannya sudah ada, kami tinggal memastikan status hukumnya agar proses pembangunan tidak terhambat,” jelasnya.
Wamen Ossy juga membuka peluang pemanfaatan tanah telantar dan aset negara, termasuk bekas perkebunan, sepanjang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, termasuk sarana pendidikan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif.
“Kami menitipkan pesan agar jangan sampai pembangunan sekolah ini menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan adalah arahan langsung Presiden,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Wamen Ossy, siap terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kemendikdasmen agar program Sekolah Terintegrasi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa kepastian status lahan merupakan faktor kunci agar program nasional ini tidak tersendat.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Presiden dapat segera terlaksana,” ujarnya.
0 Komentar