KEPULAUAN BUTON, SULTRAPOS.ID – Proyek pembangunan jaringan irigasi air tanah yang diklaim sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional kini menjadi sorotan keras masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Proyek yang berkontrak melalui PT Brantas Abipraya bersama Balai Wilayah Sungai Kendari, dan dikerjakan oleh PT Fajar Berkarya, hingga kini disebut belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Kegiatan ini tersebar di 13 titik: 5 titik di Kabupaten Buton Utara, 5 titik di Kabupaten Buton, dan 3 titik di Kota Baubau. Informasi yang dihimpun menyebutkan pekerjaan telah dimulai sejak September 2025, namun hingga saat ini belum rampung.
Masyarakat Pertanyakan: Kapan Selesai?
Yang kini menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah: kapan proyek ini akan diselesaikan?
Waktu pelaksanaan disebut telah berlangsung cukup lama. Namun di lapangan, sejumlah tahapan pekerjaan seperti konstruksi, pemasangan jaringan pipa irigasi, instalasi mesin pompa air, hingga pemasangan KWH listrik dari PLN disebut belum terealisasi sepenuhnya.
“Kalau proyek ini sudah berjalan sejak 2025, lalu sampai hari ini belum selesai, masyarakat berhak tahu kapan target penyelesaiannya. Jangan sampai ini dibiarkan tanpa kepastian,” tegas salah satu perwakilan warga, Selasa (24/02/2026).
Masyarakat menilai, ketidakjelasan waktu penyelesaian berpotensi merugikan petani yang sangat membutuhkan suplai air untuk lahan pertanian mereka.
Minim Transparansi
Selain progres fisik yang belum tuntas, proyek ini juga disoroti karena tidak adanya papan proyek di setiap titik pekerjaan. Padahal, papan informasi proyek merupakan bentuk keterbukaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Dokumen yang beredar di masyarakat juga disebut tidak mencantumkan secara jelas nilai pagu anggaran maupun batas waktu kontrak pekerjaan. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya transparansi dalam pengelolaan proyek.
Proyek Ketahanan Pangan Prioritas Presiden
Proyek irigasi air tanah ini disebut-sebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menopang kesejahteraan hidup petani.
Ketahanan pangan merupakan agenda strategis negara. Karena itu, masyarakat menilai proyek yang menyangkut kebutuhan dasar petani tidak boleh dikerjakan setengah hati, apalagi berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Ini proyek untuk ketahanan pangan. Kalau irigasinya tidak selesai, bagaimana petani bisa sejahtera? Jangan sampai program prioritas presiden justru tercoreng di daerah,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Dugaan Upah Pekerja Belum Terbayar
Informasi lain yang berkembang di lapangan menyebut adanya upah pekerja yang belum dibayarkan. Jika benar, hal ini tidak hanya menyangkut penyelesaian proyek, tetapi juga menyangkut hak tenaga kerja yang harus dipenuhi.
Masyarakat Minta Audiensi Terbuka
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat menyatakan akan meminta pertemuan resmi dengan pihak kontraktor dan instansi terkait. Mereka menuntut:
1. Kejelasan progres pekerjaan
2. Kepastian waktu penyelesaian proyek
3. Transparansi nilai anggaran dan masa kontrak
4. Penyelesaian hak-hak pekerja
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. (Redaksi)
0 Komentar