Tarif BLU Universitas Halu Oleo Ditetapkan Akhir Tahun, Mahasiswa FISIP: “Jangan Abaikan Keadilan Sosial”

 

KENDARI, SULTRAPOS.ID – Penetapan tarif Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Halu Oleo yang diputuskan pada 29 Desember 2025 oleh Rektor memicu respons keras dari kalangan mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberatkan serta belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi sebagian besar keluarga mahasiswa.

Penolakan tegas datang dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Mereka menilai proses penetapan tarif BLU minim transparansi dan tidak melibatkan mahasiswa dalam pembahasannya, padahal kebijakan tersebut berdampak langsung pada akses serta keberlanjutan pendidikan.

Raja Saputra, Sekretaris Menteri Pergerakan FISIP, menegaskan bahwa kebijakan tarif BLU tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan institusi. Menurutnya, prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pendidikan.

“Saya rasa UKT pada dasarnya telah mencakup berbagai komponen pembiayaan operasional pendidikan. Dengan adanya penetapan tarif BLU tersebut, kami meminta pihak universitas memberikan penjelasan rinci mengenai peruntukan dan transparansi penggunaan dana,” tegas Raja kepada SULTRAPOS.ID.

Ia juga menekankan bahwa mahasiswa bukanlah objek kebijakan yang hanya menerima keputusan sepihak.

“Mahasiswa bukan objek kebijakan, tetapi subjek yang harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka,” lanjutnya.

Raja menilai keputusan yang ditetapkan pada akhir tahun itu terkesan terburu-buru dan tidak melalui dialog terbuka dengan mahasiswa. Pihaknya akan mengawal isu ini secara serius dan siap membangun konsolidasi bersama elemen mahasiswa lainnya di lingkup kampus.

Mahasiswa FISIP mendesak rektorat Universitas Halu Oleo untuk meninjau kembali kebijakan tersebut serta membuka ruang audiensi resmi. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar persoalan nominal tarif, melainkan menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap hak pendidikan.

Dengan sikap penolakan tersebut, mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan kampus agar tetap akuntabel dan tidak merugikan mahasiswa. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tarif BLU benar-benar diberlakukan.

Reporter: Sry