Jakarta, Sultrapos.id— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurut Dalu, transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas serta siap kerja.
“Transformasi ini penting untuk menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas, dan siap terjun langsung di lapangan. Karena itu, kami mengharapkan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Kebijakan tersebut mencakup penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor.
Dalu juga mengungkapkan bahwa kebutuhan SDM di bidang pertanahan saat ini masih cukup besar, terutama pada jabatan fungsional seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang.
“Masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Dari lebih dari 21 ribu kebutuhan Penata Pertanahan, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi,” ungkapnya.
Dari sisi kapasitas, Politeknik Agraria STPN dinilai siap mendukung transformasi tersebut. Hal ini didukung oleh tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran yang memadai seperti laboratorium sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, serta sistem pendidikan berbasis asrama untuk membentuk karakter disiplin dan integritas.
Selain itu, kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi di atas 97 persen, yang mencerminkan kesiapan institusi dalam bertransformasi menjadi sekolah kedinasan yang modern dan terstandar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan yang matang serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum transformasi dilakukan.
“Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait,” ujarnya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga serta sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN.
0 Komentar