JAKARTA, SULTRAPOS.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan fondasi penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan geopolitik, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa setiap perencanaan anggaran harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Kita harus betul-betul efisien, tetapi tetap menghasilkan output besar untuk masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” tegas Dalu saat membuka rapat pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), Senin (6/4/2026).
Pembahasan KRO dan RO ini menjadi langkah strategis dalam merancang struktur anggaran yang lebih adaptif dan terukur. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus pada penyelarasan antara perencanaan, target kinerja, dan implementasi di lapangan.
Dalu menekankan bahwa setiap usulan program tidak hanya harus kuat secara substansi, tetapi juga tertata secara sistematis—mulai dari kerangka acuan kerja, logika perencanaan, hingga pembiayaan yang rasional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keseimbangan antara realisasi fisik dan penyerapan anggaran. Program yang dinilai tidak proporsional akan dikaji ulang demi memastikan anggaran yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel.
Dalam forum yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan banyak komponen KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
“Sebagian struktur yang kita gunakan selama ini sudah out of date. Pembahasan ini berpotensi mengubah struktur penganggaran secara signifikan,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pembaruan ini, penyusunan anggaran 2027 dapat dilakukan dengan lebih detail, terukur, dan tanpa keraguan dalam implementasi.
Langkah ATR/BPN ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi perencanaan anggaran terus dilakukan, dengan orientasi utama pada efisiensi belanja negara sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor agraria dan tata ruang. (Redaksi).
0 Komentar