MUNA BARAT, SULTRAPOS.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kunjungan ini bertujuan untuk mengonsultasikan data Sensus Ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSEN), serta pemetaan Desil ekonomi masyarakat.
Langkah ini diambil demi memastikan basis data yang digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Muna Barat benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hadir dalam kunjungan tersebut jajaran legislator Fraksi PKB, yakni La Ode Amin,La Ode Burhanudin, dan Wenas.
Wakil Ketua DPRD Mubar, La Ode Amin,menegaskan bahwa pemetaan Desil dalam DTSEN adalah instrumen krusial dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Ia mengingatkan BPS agar tidak hanya mengandalkan data tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi ekonomi masyarakat terus berubah.
"Kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa disamaratakan dengan tahun lalu. Ada perubahan pendapatan yang harus dicatat. Misalnya, warga yang dulu di Desil 1 tapi sekarang sudah lulus P3K atau memiliki pekerjaan tetap tanpa tanggungan berat, maka posisinya harus disesuaikan. Sebaliknya, warga mampu yang kini terbebani biaya pendidikan anak kuliah harus dipertimbangkan masuk kategori yang dibantu," ujar La Ode Amin.
Sebagai informasi, rumah tangga yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4 merupakan prioritas utama pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai/Program Sembako) PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Ketua DPC PKB Mubar La Ode Amin juga memperingatkan bahwa ketidaktelitian dalam verifikasi data akan memicu "efek domino" yang merugikan masyarakat kecil.
"Kesalahan input data dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya, seperti penghapusan nama dari daftar bansos hingga kegagalan akses bantuan pendidikan seperti Bidikmisi", tuturnya
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Mubar, La Ode Burhanudin, menambahkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan data dalam penentuan Desil di lapangan. Ia menyoroti banyaknya masyarakat yang secara ekonomi layak masuk Desil 1-4 namun justru terdata di Desil 5 ke atas. Begitu juga sebaliknya, ada masyarakat yang dianggap mampu namun masuk dalam data Desil 1-4.
Selain itu, Pihaknya juga banyak mendengarkan keluhan masyarakat, Dimana Nama mereka sebelumnya masuk Desil 1-4, namun tiba-tiba di tahun berikutnya naik ke Desil 5 ke atas sehingga bantuan otomatis terhapus, padahal kondisi ekonomi mereka tetap membutuhkan. Hal ini berdampak fatal, nama dalam bantuan sosial terhapus kemudian bagi mahasiswa yang ingin mengakses bantuan pendidikan seperti Bidikmisi namun terganjal karena data Desil ini," ungkap Burhanudin.
"Yang jadi Korban adalah masyarakat yang harusnya dapat bantuan ahirnya tidak masuk dalam data Desil 1-4. Mereka ini terhapus namanya dalam bantuan dan berdampak pada akses pendidikan. Dimana dia harus dapat Bidikmisi di perguruan Tinggi tapi karena data Desil ini membuat mereka tidak memiliki akses disana", tuturnya
Untuk itu, Fraksi PKB DPRD Mubar mendorong BPS Sultra agar memastikan seluruh tenaga sensus turun langsung ke lapangan. Mereka menekankan bahwa metode kunjungan rumah ke rumah (door-to-door) adalah harga mati untuk memotret realitas ekonomi warga secara jujur.
"Pendataannya harus "door-to-door". Ini berkaitan langsung dengan nasib masyarakat. Jangan sampai pendataan dilakukan secara serampangan atau hanya dilakukan di atas meja saja," tegas perwakilan fraksi.
Fraksi PKB berharap BPS Sultra memberikan instruksi tegas kepada tim sensus di tingkat bawah untuk bekerja dengan ekstra dan serba hati-hati dalam menentukan data Desil DTSEN di Mubar.
"Kami berharap BPS menekankan kepada tim sensus agar selalu berhati-hati. Pendataan harus sesuai kondisi riil. Jangan sampai warga yang seharusnya dibantu justru terhapus dari daftar hanya karena kesalahan teknis pendataan," pungkasnya
0 Komentar