Jakarta, Sultrapos.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui kebijakan pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Ossy Dermawan, Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan bandara yang modern dan berkelanjutan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah diyakini mampu mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan terintegrasi.
Ossy juga mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan yang berkesinambungan agar pembangunan kawasan sekitar bandara tetap berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan memerlukan regulasi yang kuat serta kolaborasi aktif seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut AHY, tata kelola kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif akan meningkatkan daya saing bandara nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, hingga kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
Langkah sinergis lintas sektor ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem kebandarudaraan Indonesia yang lebih tertata, terintegrasi, dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional.
0 Komentar