Jakarta, Sultrapos id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kementerian menargetkan capaian kinerja sebesar 98 persen hingga akhir tahun 2026.
Menurutnya, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota harus segera menyusun strategi teknis sebelum akhir Juli agar setiap target prioritas di wilayah masing-masing dapat dicapai sesuai rencana.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran. Melalui SAKIP, setiap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi dapat diukur secara komprehensif sehingga penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau berorientasi pada hasil (result oriented).
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa pada semester II tahun 2026 pihaknya akan memperkuat pengawasan secara tematik terhadap berbagai program strategis nasional, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kedua program tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi karena didukung anggaran besar dan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi temuan dari aparat pengawas maupun aparat penegak hukum.
Irjen ATR/BPN juga mengimbau seluruh pimpinan satuan kerja agar melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program, bahkan jika diperlukan setiap minggu. Evaluasi berkala dinilai penting untuk memetakan perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi kendala sejak dini, serta segera melakukan perbaikan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
Pertemuan evaluasi tersebut turut diisi paparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, mengenai strategi pencapaian target kinerja semester II tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti kegiatan secara daring sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pencapaian target kinerja kementerian.
Melalui evaluasi yang berkesinambungan, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja, Kementerian ATR/BPN optimistis mampu mencapai target kinerja 98 persen pada tahun 2026 sekaligus menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0 Komentar