SLEMAN, SULTRAPOS.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam acara wisuda yang berlangsung di Sleman, Sabtu (5/9/2026).
Pesan Sri Sultan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, tanah bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar hamparan fisik. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi kehidupan dan pemerintahan.
Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu, tanah juga kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, dan menopang keberlanjutan peradaban.
Sri Sultan mengingatkan, pengelolaan tanah tidak dapat dipisahkan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Dalam filosofi Jawa, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut, kata dia, mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam mengelola tanah harus membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih adil dan manusiawi.
Keragaman perspektif mengenai tanah juga terlihat di berbagai daerah di Indonesia.
Di Minangkabau, misalnya, dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan erat antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat juga menunjukkan bahwa tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Ia menilai, ilmu pertanahan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik setiap bidang tanah.
Penguatan keamanan tenurial, menurutnya, memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan manusia serta keberlanjutan lingkungan.
“Kepastian hak atas tanah membutuhkan perangkat kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena berada di antara aspek teknis dan sosial kehidupan masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan.
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan berpesan agar tidak memandang pekerjaan pertanahan hanya sebagai rutinitas administratif.
Menurutnya, di balik setiap berkas pertanahan terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan terhadap kepastian dan keadilan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian hak atas tanah, sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga mengingatkan para lulusan agar membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pesannya.
Ia berharap para lulusan Politeknik Agraria STPN mampu mengaplikasikan ilmu pertanahan secara profesional, modern, namun tetap memiliki kepekaan terhadap manusia dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.
0 Komentar