Breaking News

ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Strategis Kemenko Kumham Imipas, Perkuat Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

 


JAKARTA, SULTRAPOS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).


Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).


Rekomendasi itu diterima langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta.


Ossy mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Kemenko Kumham Imipas akan dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN serta seluruh jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut.


“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.


Adapun dua rekomendasi kebijakan yang diterima ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring, serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.


Menurut Ossy, rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan landasan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.


Ia menilai langkah Kemenko Kumham Imipas dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga merupakan upaya positif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.


Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.


Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Yusril bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.


Yusril menegaskan, rekomendasi kebijakan yang disusun harus memiliki substansi dan manfaat nyata bagi instansi penerima. Penyusunannya juga didasarkan pada persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan bersama.


“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.


Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan sinergi antarkementerian dan lembaga semakin kuat dalam menghasilkan kebijakan yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum dan menjunjung tinggi prinsip HAM.

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2026 - Media Online sultrapos.id