MUNA BARAT, SULTRAPOS.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan sengketa tanah dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muna Barat.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, S.H., M.H., C.Med., C.Par., C.BJ., C.EJ.; Kasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H.; serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muna, Arbin Numan, S.H., yang mengikuti kegiatan melalui Zoom.
Sosialisasi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan terkait berbagai persoalan dan kasus sengketa tanah yang terjadi di wilayah desa masing-masing.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, menegaskan bahwa sengketa tanah merupakan salah satu persoalan pertanahan yang kerap terjadi dan dapat menimbulkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, sengketa tanah terjadi ketika dua pihak atau lebih sama-sama mengklaim memiliki hak atas satu bidang tanah yang sama, bahkan masing-masing pihak mengantongi dokumen atau surat kepemilikan.
Kondisi tersebut perlu dibedakan dengan penyerobotan tanah. Penyerobotan merupakan tindakan menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum tanpa memiliki alas hak yang sah. Sementara dalam sengketa, masing-masing pihak merasa memiliki dasar hak atas tanah yang dipersoalkan.
“Kalau masing-masing punya surat, jangan langsung bilang penyerobotan. Itu sengketa. Harus dicek dulu suratnya, dicek riwayat tanahnya di BPN, dan diselesaikan melalui mediasi,” tegas Romandhona.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sengketa tanah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, semakin lama tidak diselesaikan, semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, dipaparkan lima dampak besar yang dapat ditimbulkan akibat sengketa tanah.
Pertama, kerugian ekonomi. Tanah yang sedang bersengketa akan sulit diperjualbelikan dengan harga wajar. Nilai jualnya berpotensi turun drastis, bahkan disebut dapat mencapai 50 hingga 70 persen. Selain itu, tanah tersebut juga dapat mengalami kendala ketika akan dijadikan agunan pinjaman perbankan. Jika berlanjut ke pengadilan, biaya perkara dan proses penyelesaian juga dapat membebani para pihak.
Kedua, kerugian sosial dan rusaknya hubungan persaudaraan. Sengketa tanah tidak jarang terjadi antara anggota keluarga sendiri, seperti saudara kandung, paman, bibi, maupun tetangga. Akibatnya, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, muncul permusuhan, bahkan dapat memecah persatuan masyarakat di lingkungan desa.
Ketiga, kerugian hukum dan hilangnya kepastian hak. Tanah yang sedang dalam proses sengketa berpotensi mengalami pembatasan layanan pertanahan, seperti pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini dapat menghambat proses peralihan hak, pemecahan bidang tanah, maupun pengurusan administrasi pertanahan lainnya.
Keempat, terhambatnya pembangunan desa. Persoalan sengketa tanah dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, puskesmas, hingga rumah ibadah, terutama apabila lahan yang dibutuhkan masih bermasalah secara hukum.
Kelima, kerugian psikologis. Konflik kepemilikan tanah dapat menyebabkan masyarakat hidup dalam kecemasan, kehilangan ketenangan, mudah tersulut emosi, bahkan berpotensi memicu kekerasan fisik akibat perebutan batas maupun kepemilikan tanah.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum, seperti merusak pagar, merusak tanaman, mengusir pihak lain secara paksa, maupun melakukan penganiayaan.
Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat menempatkan masyarakat yang awalnya merasa dirugikan dalam sengketa tanah menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana.
“Kalau ada yang merasa tanahnya diserobot, laporkan secara resmi. Jangan selesaikan dengan otot. Negara hadir untuk menyelesaikan melalui hukum,” tegasnya.
Polres Muna juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen kepemilikan, serta penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang kerap memanfaatkan ketidaktahuan dan kelengahan masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kepastian hukum atas tanah, menjaga dokumen kepemilikan, memeriksa riwayat tanah sebelum melakukan transaksi, serta mengutamakan musyawarah dan mediasi apabila terjadi perselisihan.
Edukasi tersebut diharapkan dapat mencegah meluasnya konflik pertanahan, menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Muna Barat.
0 Komentar